Matimpedia.com-Jelang Pileg dan Pilkada 2024, partai-partai politik di Matim mulai sibuk turun gunung. Sibuk cari dukungan, perlahan muncul di gelanggang publik. Walau demikian kalau boleh jujur, relasi politik macam ini hanyalah momentum. Kita cukup susah untuk temukan parpol mana yang konsisten berpihak pada problem rakyat. Rasa-rasanya parpol itu harus mulai bertobat. Tobat politik menampilkan suatu evaluasi ideologis yang berkiblat pada roh visi dan misi partai. Visi sebagai representasi tujuan jangka panjang yang mau dicapai oleh suatu partai politik. Misi menjelaskan mengapa partai politik berdiri dan ada. Menurut anda Parpol mana di Manggarai Timur yang dekat dan peduli dengan rakyat?
Krisis
Partai politik sebagai institusi politik sebetulnya punya misi khusus. Ia dibuat bukan hanya sebagai tempat cetak kader. Secara moral parpol lahir guna memastikan rakyat tahu hak dan kewajiban politik nya sebagai warga pembangunan, sebagai alat untuk advokasi persoalan masyarakat, fasilitasi problem rakyat ke dalam kekuasaan, memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan iklim demokasi lokal berjalan optimal. Ini semacam antitesis terhadap kenyataan aktual kita yang seringkali lihat parpol hanya sebatas alat untuk cari kuasa.
Hemat saya ada semacam krisis akut di tubuh partai-partai politik di Matim selama ini. Pertama, krisis peran. Krisis peran tampil dalam ragam bentuk. Kosongnya aktivitas pendidikan politik bagi masyarakat, redupnya kajian problem aktual masyarakat, dan kritisisme yang rendah terhadap kebijakan dan atau ketidakadilan sosial pembangunan.
Parpol mana di Matim yang aktif dan konsisten melakukan pendidikan politik? Tema-tema seputar peran parpol di arena demokrasi lokal, pentingnya partisipasi politik warga, kenapa kita perlu terlibat dalam pembangunan, menjadi pemilih rasional, bahaya politik uang dan pragmatisme saat Pemilu, evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintah daerah, evaluasi kepemimpinan lokal, politik gagasan, kepemimpinan ideal Matim ke depan, dan sebagainya.
Parpol mana di Matim yang aktif dan konsisten mendiskusikan persoalan kekinian masyarakat. Tema-tema seperti masalah jalan rusak, kemiskinan ekstrim, stunting, ekonomi masyarakat desa, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan segenap potensi lokal, kesediaan lapangan kerja di daerah, inovasi lokal menyambut bonus demografi, pertumbuhan angka lulusan Perguruan Tinggi di daerah, isu-isu pengangguran, lingkungan hidup, rekomendasi kebijakan dan sebagainya.
Parpol mana di Matim yang aktif dan konsisten soroti kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan ketidakadilan dalam pembangunan kita. Korupsi kasus Terminal Kembur di Borong, isu-isu mark up anggaran dan korupsi di Birokrasi, dan sebagainya. Barangkali Partai Golkar satu-satunya parpol di Matim yang saat daerah ini dihantam Covid 19 aktif melakukan kegiatan sosial dan donasi kepada masyarakat, dan PDIP parpol yang tolak pengadaan 3 (Tiga) unit Mobil Dinas bagi pimpinan DPRD Matim 2021 lalu.
Kedua, kerapuhan nilai (visi misi). Setiap parpol punya visi misi. Visi misi menjadi dasar dan spirit utama gerak dan perjuangan suatu partai politik. Visi misi mesti termanifestasi pada program kerja parpol secara institusi. Pun ke dalam gagasan, aksi dan perjuangan konkret seorang kader parpol. Idealisme perjuangan bukan sebatas dihidupi lewat program kerja parpol tetapi juga pada diri personal seorang kader, baik sebagai seorang legislator ataupun bukan seorang legislator. Maka sudah menjadi tugas moral seorang kader menghidupi spirit visi misi partai dimanapun ia berada. Memiliki keberpihakan ideologis terhadap persoalan rakyat dan menjadi agent of change.
Ironinya harapan ini justru memperlihatkan tegangan. Kita jarang temukan pribadi-pribadi kader partai politik yang aktif dan konsisten berpihak pada persoalan rakyat. Parpol maupun kader-kadernya cenderung diam dan tidak bersikap. Terdapat kerapuhan nilai, stagnasi, dan kemacetan ideologis. Fenomena ini makin paradoks manakala kita tahu partai politik punya “Rumah” di setiap kecamatan. Dalam bayangan kita, begitu banyak kelompok perjuangan yang bakal jadi “Juru selamat” bagi sekelumit persoalan rakyat di wilayah itu.
Mengapa kita perlu peka dengan situasi ini? Parpol sebagai salah satu pilar demokrasi lokal punya tugas untuk mencetak pemimpin daerah. Salah didik kader sama dengan salah bentuk calon pemimpin. Kader tanpa nilai, perasaan, keutamaan, konsep, dan tanpa dibentuk atas problem rakyat. Kacaunya bila kader ini jadi pemimpin dan pembuat kebijakan publik yang menyangkut hidup rakyat di masa depan.
Kader mesti dilatih untuk punya ketajaman analisa dan kejernihan nurani saat bidik persoalan rakyat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Herry Priyono, SJ “Kalau anda menganalisis masalah sosial tanpa perasaan, analisis anda sangat dangkal. Ketika anda menjadi pejabat dan pembuat kebijakan, Undang-Undang, pengalaman itu akan muncul lagi. Masalah di negeri ini adalah para pembuat kebijakan tidak pernah mengalami hal seperti itu.”
Politik Relasional
Parpol jadi semacam artis dadakan yang eksis saat Pemilu saja. Pemilu selesai, mereka pun lenyap. Rakyat tak lain adalah komunitas untuk sebuah kebutuhan politis belaka. Realitas ini buruk secara etika politik dan tidak memantulkan pendidikan politik untuk rakyat. Kerapuhan relasional ini sudah jadi problem sistemik. Iklim demokrasi politik lokal kita dicabik oleh kuasa elit dan pragmatisme. Sakralitas politik kian terdistorsi, serba pasrah pasif manakala parpol gagal berdampak. Degradasi nilai dan krisis etis kian mengemuka. Hemat saya atas nama sekelumit anomali dan keruwetan itu, partai politik harus bertobat.
Parpol maupun kader-kader nya perlu mengusung politik relasional. Paradigma politik pencerdasan dan humanisasi. Sikap politik untuk selalu mau hirup kegetiran rakyat. Menjadi Intellectual organic yang hidup, dekat, dan berjuang untuk agenda perubahan. Pun visi politik humanistik perlu jadi misi kolektif partai-partai politik di Matim agar rakyat makin berdaya secara politik dan demokrasi politik kita mampu melahirkan kepemimpinan transformatif dan legislator-legislator berjiwa populis dan pejuang.
* Lulusan Studi Kebijakan Publik, Minat Literasi dan Kajian Pembangunan Desa
