Matimpedia.com-Rhenald Kasali, seorang guru besar manajemen pernah berujar “Kalau kamu mau lihat masa depan sebuah bangsa, lihatlah generasi mudanya. Kalau generasi mudanya cenderung galau dan apatis, sudah bisa ditebak nasib bangsa itu di masa depan”. Pesan ini memantulkan dua hal; pertama, kaum muda ialah generasi penentu pembangunan bangsa di masa depan; kedua, sebagai aktor perubahan di masa depan, ia perlu selalu memburu kualitas diri dan mengasah kepedulian. Melalui kompetensi yang dimiliki, ia diharapkan mampu berperan aktif dalam geliat pembangunan.
Saat ini makin banyak anak muda tampil ke permukaan, bergerak mengisi aspek-aspek pembangunan baik di daerah maupun di level nasional. Sebut saja di bidang politik bertebaran nama seperti Emil Dardak, mantan Bupati Trenggalek periode 2015-2020 yang kini menjadi wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Emil menjadi Bupati pada usia yang masih terbilang muda, 32 tahun. Adapula nama seperti Tsamara Amany politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini tengah berkarier di dunia politik. Di bidang industri kreatif, muncul nama-nama seperti Achmad Zaky yang berusia 32 tahun, pendiri sekaligus CEO dari situs e-commerce Bukalapak.com, sebuah perusahaan e-Commerse yang berfokus pada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan masih banyak lagi. Mereka coba beraksi sesuai kompetensi masing-masing.
Peran millenial di pentas pembangunan ialah isu vital yang selalu digaungkan eksistensinya beberapa tahun terakhir. Secara substantif, diskusi ini menyoal bagaimana sebaiknya orang-orang yang lahir di era 80an, 90an sampai 2000an tersebut terlibat dalam proses pembangunan. Fakta ini tak terbendung sebab mentalitas zaman telah secara telak memprovokasi sikap maupun cara berpikir orang-orang tersebut. Di saat bersamaan pola komunikasi dan interaksi di ruang publik pun kian berubah. Cenderung berlawanan dengan konteks zaman sebelumnya. Pada tahap ini standar-standar konvensional di masyarakat didegradasi dan kreativitas serta inovasi pemikiran tampil sebagai panglima.
Aksi pemberdayaan masyarakat dan industri-industri kreatif di bidang ekonomi mulai bertebaran digalakkan kelompok millenial. Di lain sisi mentalitas tersebut seringkali tuntas menciptakan apatisme. Sebagian millenial lebih nyaman pada ranahnya tanpa peka terhadap problem sosial. Bukankah ketidakpedulian bakal berimplikasi pada mutu hidup yang berjalan stagnan? Pada prinsipnya lewat revolusi pemikiran, para millenial diharapkan mampu berkontribusi bagi progres pembangunan, baik di daerah maupun nasional, tak sekedar menjadi penonton dan komentator.
Kabupaten Manggarai Timur kini memiliki kepala daerah untuk masa bakti 2019-2024. Rakyat bertugas untuk mengkawal janji kampanye pasangan terpilih dan aktif kontrol segala program pembangunan ke depan. Namun, ambisi perubahan tak bisa diletakkan menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah. Sikap ini mereduksi esensi rakyat sebagai salah satu komponen utama pembangunan. Ini suatu kekonyolan aktif dan harus dikubur dalam-dalam. Aktivitas pembangunan di daerah otonom baru meniscayakan bangkitnya kerja sama dan konsolidasi lintaskomponen.
Bertolt Bracht, seorang penyair Jerman pernah berkata, “Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, smua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir semua pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional.” Pesan moral dari statement tersebut ialah rakyat harus aktif terlibat dalam segala bentuk dinamika pembangunan.
Setidaknya, kaum millenial mesti bergerak didasari beberapa hal. Pertama, mutu hidup ditentukan salah satunya lewat opsi keterlibatan. Keterlibatan ini mekar dalam ragam bentuk seperti aktif mengkawal proses kebijakan dari perencanaan sampai evaluasi, membangun nalar kritis terhadap sisi gelap pembangunan, apresiasi pencapaian pembangunan serta take action terhadap isu-isu implementatif yang dapat dikembangkan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah daerah. Kualitas hidup dimunculkan dari dua poros, yakni kebijakan publik dan aksi partisipatif. Poin terakhir relevan pada konsep aksi komunitas, program kepedulian yang langsung dimainkan perencanaan, aksi dan evaluasinya oleh kelompok masyarakat. Misalnya isu-isu kesehatan lingkungan, kebersihan kota, dan sebagainya.
Kedua, Millenial adalah generasi di saat teknologi informasi maupun industri kreatif tengah mengalir deras. Lompatan maupun inovasi berpikir lahir di sini. Transformasi mindset terbentuk. Momentum ini diharapkan dapat memicu kaum millenial untuk menciptakan kreasi dan inovasinya mendukung pembangunan. Ketiga, Manggarai Timur adalah Daerah Otonom Baru. Di daerah otonom baru, aksi-aksi partisipatif ialah keharusan mutlak, tak bisa ditawar-tawar. Implementasi ide, gagasan dan aksi mesti berjumpa dalam suatu irama yang seimbang.
Pada level ini, sinergitas dan kolaborasi bersama kelompok pemerintah perlahan terangkat. Kita harus punya visi dan ambisi bahwa Manggarai Timur suatu saat harus mandiri. Keempat, para millenial ialah tumpuan pembangunan masa depan. Karena itu ia perlu mengasah sensitivitas sosial serta berani mengambil tindakan terhadap problem pembangunan, mengembangkan kompetensi diri untuk dapat berjuang bagi kemajuan pembangunan. Terutama di era industri 4.0, seseorang dituntut untuk makin kompetitif.
* Lulusan Studi Kebijakan Publik Pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
